Rakor Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Senin, 30 September 2019 13:34 WIB   0 Komentar   58 view
Image

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan berat karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Azasi Manusia. Permasalahan perdagangan orang sampai saat ini masih banyak yang belum dapat terselesaikan bahkan ada indikasi ke arah yang lebih serius baik pada level nasional regional maupun internasional. Hal ini memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah masyarakat maupun stakeholders terkait. Pemerintah melalui Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO telah berupaya melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara komprehensif dan terpadu. Biro Kesra sebagai salah satu dari unsur anggota Gugus Tugas yang tergabung dalam Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara berkesinambungan terpadu dan komprehensif. Oleh karena itu dalam rangka melakukan koordinasi dan penguatan jejaring Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama maka Biro Kesra melaksanakan Koordinasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rakor Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalbar 2019 dilaksanakan pada tanggal 25 September 2019 bertempat di Hotel Kini Jl. Nusa Indah III Pontianak. Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalbar H. Sutarmidji SH M.Hum dan dihadiri oleh Kapolda Kalbar serta diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri dari unsur OPD dan Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Kabag Kesra Kabupaten/Kota LSM Peduli Perempuan dan Anak serta Perguruan Tinggi. Kapolda Kalbar dalam sambutannya mengatakan bahwa Tahun 2019 terdapat 14 kasus TPPO di Kalbar yaitu 5 modus kawin kontrak 5 terkait TKI dan 4 kasus masalah prostitusi. Adapun hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian TPPO yaitu sistem data Capil masih banyak korban yang belum melaporkan korban tidak tahu identitas pelaku dan pelaku melarikan diri. Untuk mengatasi hal tersebut Polda telah bekerja sama dengan stakeholders terkait al. Dinas Sosial Imigrasi dll. Dalam sambutannya Gubernur mengatakan bahwa kasus TPPO terkait TKI lebih banyak terjadi di Tiongkok dari pada di Taiwan. Permasalahan TKI berada pada tidak lengkapnya dokumen untuk bekerja di luar negeri. Pada umumnya rata-rata hanya tamatan SD dan ada yang tidak sekolah. Kasus TPPO dengan modus kawin kontrak paling besar terjadi di Singkawang. Kedepannya Gubernur akan membuat instruksi bahwa Surat Keterangan hanya untuk satu urusan bukan seperrti saat ini yang bisa dipergunakan untuk semua urusan. Masyarakat yang mengetahui kasus TPPO diharapkan dapat melaporkan dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Gubernur juga akan membangun Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja pada Tahun 2020 karena banyak lulusan sekolah kejuruan yang belum memiliki sertifikasi untuk bekerja di dunia usaha.   Oleh: (Priatiningsih S.Sos)