Rakor Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan 2019

Selasa, 1 Oktober 2019 11:31 WIB   0 Komentar   115 view
Image

   Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kalbar merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia Timur. Daerah perbatasan adalah wilayah yang paling rentan terhadap peredaran produk ilegal, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama obat-obatan dan makanan.

   Masuknya produk obat dan makanan yang ilegal ini tidak dapat dielakkan. Pengaruh globalisasi juga menjadikan perdagangan antar negara semakin meningkat karena kemajuan dan kondisi geografis antar negara tidak menjadi penghalang masuknya komoditas barang dan jasa. Selain itu pula dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN telah meningkatkan arus perdagangan di tingkat Regional.

    Semua itu merupakan tantangan yang harus dihadapi mengingat barang dan jasa terutama produk obat dan makanan yang masuk tidak semuanya memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pengawasan terhadap obat dan makanan adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan

    Pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama, karena tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan bahkan ketahanan bangsa. Pengawasan obat dan makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, tidak hanya melibatkan pemerintah dalam hal ini BPOM dan lembaga Pemerintah lainnya tapi juga swasta dan masyarakat. Sehingga untuk itu perlu dijalin suatu kerja sama, koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik.

    Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah oleh Menteri dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

    Kewenangan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan secara umum dilakukan oleh Menteri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Kewenangan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan secara teknis dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sedangkan Gubernur melakukan koordinasi pengawasan terhadap obat dan makanan di daerah Provinsi, Bupati/Wali Kota melakukan koordinasi pengawasan terhadap obat dan makanan di daerah Kab/Kota dan sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 25 April 2019 dilaksanakan rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan Kab/Kota se-Kalimantan Barat yang diadakan oleh Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Barat.