Rapat Koordinasi Kebijakan Ketenaga Kerjaan

Selasa, 1 Oktober 2019 11:00 WIB   0 Komentar   32 view
Image

Sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, maka kebijakan penetapan Upah Minimum merupakan jaring pengaman sosial sebagai upaya perlindungan, sehingga upah tidak merosot sampai tingkat yang membahayakan gizi dan kesehatan pekerja. Dalam menetapkan upah minimum tersebut maka kebutuhan hidup layak, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi dasar pertimbangan. Dengan demikian diharapkan pekerja/buruh mmperoleh upah yang adil.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1(1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bahwa Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Diharapkan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota agar dapat berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga dapat terwujud apa yang diharapkan bersama, sebagai salah satu upaya guna memecahkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan.