Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

         a. Penyusunan program kerja di Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;

  1. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pengkoordinasian dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintaha provinsi di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pembinaan dan pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan;
  8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraat rakyat non pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdiri dari:

    • Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
    • Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II;
    • Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.